PRINSIP TRANSPIRASI DAN AKUNTABILITAS

1.      Prinsip transpirasi dan akuntabilitas

Pengembangan kebijakan dalam beberapa dekade terdahlu memang berlangsung dalam sebuah lingkungan kebijakan yang relatif tertutup (closed environment) dan nyaris terisolasi, namun hal tersebut kemudian mendapat kritik tajam sehinggga memunculkan pendekatan baru, yaitu governance atau kepemerintahan mengg antikan konsep government atau pemerintah. Pendekatan “kepemerintahan” menambahkan aktor dan elite yang terlibat, tidak lagi semata pemerintah termasuk diddalamnya pihak-pihak yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai keterbukaan dalam proses pengembangan kebijakan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor utama dan terkuat dalam proses penetapan kebijakan. Menteri dan staf di kementrian akan bekerja bersama-sama mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang ada serta mengupayakan untuk membangun dan menyepakati pola dalam jaringan kebijakan (policy networks) sebagai sebuah bentuk tata kelola governance. Melalui proses yang transparan maasyarakat dapat mengawasi jalannya proses pengembangan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat dijaga akuntabilitasnya.

2.      Prinsip akomodasi aspirasi dan kepentingan semua pemangku kepentingan

Proses pengembangan kebijakan ini bahkan kini berlangsung lebih “semarak”, rumit atau potensi kekacauannya juga besar, karena keterlibatan para aktor dan elite baru seperti agent internasional supplier, delivery agency, kelompok sosial baru, NGO, atau yayasan pemberdayaan koncumen dibidang kesehatan. Kesemua aspirasi dan kepentingan dari seluruh kelompok harus diupayakan dapat terakomodasi atau terwakili pada batas-batas tertentu.

3.      Relevansi Substansi Kebijakan

Isi atau substansi kebijakan dikembangkan harus relevan dengan permasalahan publik dan kepentingan masyarakat serta berangkat dari argumen kuat berbasis data dan bukti. Pilihan pengembangan kebijakan yang diambil juga merupakan pilihan terbaik dari bebrapa alternatif kebijakan.

4.      Dukungan dan kapasitas sumber daya

Dibutuhkan adanya dukungan memadai serta kapasitas dan sumber daya cukup untuk menjamin proses pengembangan kebijakan akan mencapai hasil akhir yang signifikan.